DPP APRI, DPW APRI Kalbar, DPC APRI dan BRIN Dorong Penguatan RMC, WPR, IPR dan Koperasi Pertambangan Rakyat di Desa Perigi

DPP APRI, DPW APRI Kalbar, DPC APRI dan BRIN Dorong Penguatan RMC, WPR, IPR dan Koperasi Pertambangan Rakyat di Desa Perigi

KALBARNews Com — Ketapang, 9 Agustus 2026 – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang dipimpin Ir. Gatot Sugiharto, bersama Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APRI Kalimantan Barat yang dipimpin Adi Normansyah didampingi Ir. Hery Syamsuri, DPC APRI Kabupaten Ketapang, serta tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipimpin Ir. Agus Sumaryanto, M.S.M., melaksanakan Road Show Pembinaan Penambang Rakyat di Desa Perigi, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya APRI dan BRIN memperkuat Responsible Mining Community (RMC) atau Komunitas Pertambangan Rakyat yang Bertanggung Jawab. RMC diarahkan sebagai wadah pembinaan, edukasi, pendampingan, penguatan kapasitas, dan konsolidasi masyarakat penambang menuju kegiatan pertambangan yang legal, aman, produktif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif tata kelola sumber daya mineral, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian ruang dan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, legalisasi pertambangan rakyat tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan penerbitan izin, tetapi harus diikuti penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta tata kelola ekonomi yang transparan.

Dalam kegiatan tersebut, APRI dan BRIN juga mendorong penguatan RMC sebagai kelembagaan sosial dan teknis masyarakat penambang. Melalui RMC, para penambang diharapkan memperoleh pembinaan mengenai Good Mining Practices (GMP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), teknik penambangan yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah, reklamasi dan pemulihan lingkungan, serta pemahaman mengenai proses legalisasi kegiatan pertambangan melalui WPR dan IPR.

Pertambangan rakyat sendiri memiliki dimensi ekonomi yang strategis bagi masyarakat di wilayah pertambangan. Selain menjadi sumber mata pencaharian, sektor ini mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian lokal. Karena itu, penataan pertambangan rakyat perlu diarahkan bukan semata-mata pada aspek penertiban, tetapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang baik.

Salah satu gagasan yang menjadi bagian penting dalam pembahasan adalah pembentukan koperasi pengelolaan pertambangan rakyat. Koperasi diharapkan menjadi instrumen ekonomi kolektif yang dapat memperkuat posisi masyarakat penambang melalui pengadaan sarana produksi, pengelolaan usaha, peningkatan kapasitas anggota, akses pembiayaan, administrasi usaha, pemasaran, serta pengembangan nilai tambah hasil pertambangan.

Dengan demikian, RMC dan koperasi memiliki fungsi yang saling melengkapi. RMC menjadi wadah pembinaan dan penguatan komunitas, sementara koperasi menjadi instrumen kelembagaan ekonomi masyarakat. Keduanya dapat dikembangkan sejalan dengan proses legalisasi melalui WPR dan IPR dengan tetap memperhatikan seluruh persyaratan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi dialog, masyarakat penambang menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan, antara lain kepastian regulasi, percepatan penetapan WPR, penerbitan IPR, akses pembinaan dan teknologi, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta kebutuhan terhadap kelembagaan ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota.

Ir. Gatot Sugiharto menegaskan bahwa APRI mendorong masyarakat penambang agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek dalam proses pembangunan dan penataan pertambangan rakyat.

Menurutnya, pembentukan RMC harus menjadi bagian dari proses membangun komunitas penambang yang memiliki pengetahuan, kelembagaan, kesadaran hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan. APRI juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, BRIN, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan agar transformasi pertambangan rakyat memiliki basis pengetahuan dan teknologi yang memadai.

Sementara itu, Ridho selaku wakil dari DPC APRI Ketapang , menyampaikan bahwa penguatan RMC di Kalimantan Barat perlu dikembangkan sebagai model pembinaan yang terintegrasi. WPR memberikan kepastian ruang, IPR memberikan kepastian hukum, RMC memperkuat komunitas, sedangkan koperasi memperkuat aspek ekonomi masyarakat.

“Kita ingin membangun ekosistem pertambangan rakyat. Bukan hanya berbicara soal tambang, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kelembagaan, legalitas, pengetahuan, keselamatan kerja, kepedulian lingkungan dan kekuatan ekonomi bersama,” ujar Adi Normansyah.

Di sisi lain, Ir. Agus Sumaryanto, M.S.M. menegaskan pentingnya penerapan inovasi dan teknologi dalam pengembangan pertambangan rakyat. Dukungan riset diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan risiko keselamatan dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Secara konseptual, road show ini mendorong terbentuknya sebuah ekosistem yang saling terhubung:

WPR → IPR → RMC → KOPERASI → GOOD MINING PRACTICES → NILAI TAMBAH → KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Model tersebut menempatkan pertambangan rakyat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan tata kelola ekonomi yang transparan.

Melalui kegiatan di Desa Perigi, Kecamatan Jelai Hulu, APRI bersama BRIN berharap penguatan RMC dan gagasan pembentukan koperasi pertambangan rakyat dapat menjadi model yang dikembangkan di wilayah pertambangan rakyat lainnya di Kalimantan Barat.

Tujuan akhirnya adalah membangun pertambangan rakyat yang legal, bertanggung jawab, berdaya saing, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Humas Hadi Firmansyah

DPW APRI Kalimantan Barat