Kontroversi Forum UMKM di Novotel Pontianak, Publik Kritik Penyisipan Agenda Internal Kadin Kalbar oleh Arya Riski 

Kontroversi Forum UMKM di Novotel Pontianak, Publik Kritik Penyisipan Agenda Internal Kadin Kalbar oleh Arya Riski

KALBARNews.Com —Pontianak, 22 November 2025 —  Kalimantan Barat ,Forum UMKM yang digelar hari ini di Novotel Pontianak seharusnya menjadi wadah netral bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh pembinaan, akses permodalan, dan jejaring usaha. Namun, acara ini berubah menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya penyisipan agenda internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Arya Rizqi Darsono.

Penyisipan agenda internal tersebut memicu kemarahan luas dari peserta. Banyak pelaku UMKM menyatakan hak mereka terganggu karena forum yang seharusnya fokus pada pengembangan usaha justru digunakan sebagai panggung politik internal Kadin. “Kami datang untuk UMKM, bukan untuk kegiatan internal Kadin. Ini membuat kami merasa dikhianati,” ungkap salah seorang peserta yang enggan disebut namanya.

Kontroversi ini semakin tajam karena tidak ada perwakilan Kadin Indonesia pusat yang hadir. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kepengurusan Kadin Kalbar memanfaatkan forum publik demi kepentingan internal tanpa transparansi atau persetujuan peserta. Sumber internal bahkan menyebut rapimprov yang dipimpin Arya Rizqi berlangsung secara “ilegal”, karena tidak sesuai prosedur pengukuhan di tingkat nasional.

Kritik keras datang dari pimpinan Kadin Kalbar, H.M. Shaleh (“Galing”), yang menegaskan rapimprov seharusnya melibatkan Kadin pusat agar legitimasi dan akuntabilitas organisasi tetap terjaga. Sementara Muhammad Rival menekankan pentingnya kepemimpinan lokal. Menurutnya, Kadin Kalbar seharusnya dipimpin putra daerah agar kredibilitas dan efektivitas dukungan terhadap pelaku usaha lokal tidak tergerus.

Sorotan juga tertuju kepada Menteri UMKM, Maman Abdurahman, yang hadir dalam forum. Publik menilai penggiringan Arya Rizqi dalam forum UMKM mencederai kepentingan pelaku usaha lokal dan menurunkan legitimasi Kadin Kalbar di mata masyarakat dan dunia usaha. Meski demikian, H.M. Shaleh tetap mengapresiasi simbolisasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM Kalbar oleh Menteri UMKM.

Sejumlah pengamat menilai kejadian ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi dunia usaha di Kalbar. “Jika forum UMKM terus dimanfaatkan untuk kepentingan politik internal, pelaku usaha akan kehilangan kepercayaan, dan program pemerintah terkait permodalan serta pendampingan UMKM bisa terhambat,” ujar seorang pengamat ekonomi lokal.

Muhammad Rival, salah satu pimpinan Kadin Kalbar, menegaskan dalam pesan kepada awak media: “Penggiringan forum UMKM dengan rapimprov Kadin Kalbar oleh Arya Rizqi Darsono patut dipertanyakan. Arya Rizqi bukan putra Kalbar dan banyak ditolak pengusaha maupun masyarakat setempat. Pertanyaannya, apakah tidak ada putra asli daerah yang mampu menjadi Ketua Kadin Kalbar?”

Publik kini menuntut klarifikasi resmi dari Kadin Kalbar dan panitia penyelenggara, agar forum UMKM ke depan benar-benar independen dan fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Kasus ini menjadi peringatan penting tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan forum yang menyasar masyarakat dan pelaku usaha.

Tim Liputan